[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"$fFFCbMKQrUweu6SffdqzVWDy52LXrs1TR7UX4VwExypM":3},{"work":4,"section":9,"illustrationUrl":12,"canModernize":13,"ejaan":14,"prev":15,"next":18,"variant":7,"html":21},{"slug":5,"title":6,"presentation":7,"spelling":8},"the-pagan-tribes-of-borneo-a-description-of-their-physical-moral-and-intellectual-condition-with-some-discussion-of-their-ethnic-relations","The Pagan Tribes of Borneo: A Description of Their Physical Moral and Intellectual Condition, with Some Discussion of Their Ethnic Relations","ringkasan","eyd",{"ordinal":10,"title":11},31,"CHAPTER 22",null,false,"asli",{"ordinal":16,"title":17},30,"CHAPTER 21",{"ordinal":19,"title":20},32,"Introduction","\u003Cp>Pemerintahan\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Bab ini menjelaskan bagaimana pemerintah Eropa memperluas pengaruh mereka di Kalimantan dan mendapatkan kerja sama penduduk setempat untuk menjaga perdamaian, ketertiban, dan kebebasan.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Setelah James Brooke menjadi Rajah Sarawak pada tahun 1841, kekuasaannya awalnya terbatas pada wilayah Sarawak proper (sekitar 7.000 mil persegi). Serangan bajak laut oleh pemimpin Melayu (Serifs) memaksanya melakukan ekspedisi. Dengan bantuan Angkatan Laut Inggris, pembajakan berhasil dihentikan pada tahun 1849. Dengan persetujuan Sultan Brunei, Rajah Brooke mendirikan pos-pos di sungai Saribas, Skarang, dan Kanowit di Sungai Rejang. Ini adalah langkah awal perluasan wilayah Sarawak hingga kini mencapai sekitar 60.000 mil persegi.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Di setiap pos, satu atau dua perwira Inggris ditunjuk sebagai Gubernur (atau kemudian Residen). Tugas utama mereka adalah melindungi penduduk dari penindasan, mencegah pertumpahan darah, dan menjalin kerja sama dengan kepala suku setempat. Pajak kecil (poll-tax) dikenakan untuk biaya administrasi setelah penduduk mulai menikmati manfaat perdamaian dan perdagangan.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Pemberontakan penambang emas Tionghoa di Bau pada tahun 1857 mengancam stabilitas, tetapi berhasil dipadamkan dengan bantuan Dayak Laut dan Melayu. Intrik bangsawan Brunei (Pangiran) dan kepala Melayu independen juga menjadi tantangan. Pembunuhan dua perwira Inggris di Kanowit pada tahun 1859 didalangi oleh Serif Masahor dan Pangiran Dipa. Ekspedisi pada tahun 1860 berhasil merebut Muka, dan setahun kemudian Sultan Brunei menyerahkan Muka serta lembah sungai Oya, Tatau, dan Bintulu kepada Sarawak dengan pembayaran tahunan 16.000 dolar, menambah wilayah Sarawak sekitar 7.000 mil persegi.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Pada tahun 1863, ekspedisi di bawah Tuan Muda (kemudian Rajah Charles Brooke) dilakukan ke hulu Sungai Rejang untuk menghadapi suku Kayan yang dominan dan suka menyerang. Meskipun tidak mendapatkan penyerahan massal, ekspedisi ini menegaskan otoritas Rajah. Beberapa desa Klemantan menerima tawaran perdamaian. Kayan tidak lagi menyerang bagian hilir sungai, tetapi baru pada awal 1880-an, sebagian besar Kayan di Rejang mengakui otoritas Rajah, tanpa perlu ekspedisi besar lagi.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Pada tahun 1882, wilayah utara Sarawak diperluas lagi melalui penyerahan lembah Baram (10.000 mil persegi) oleh Sultan Brunei dengan pembayaran tahunan 6.000 dolar. Wilayah ini dikuasai sepenuhnya tanpa kekuatan militer dari luar. Perluasan berikutnya adalah lembah Trusan (dibeli pada 1885), Limbang (dianeksasi pada 1890 dengan pembayaran tahunan), dan Lawas (dibeli dari Perusahaan Borneo Utara Inggris pada 1905).\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Pada tahun 1906, kota Brunei dan sekitarnya ditempatkan di bawah administrasi Residen yang mewakili Pemerintah Inggris, melengkapi pendudukan Eropa di Kalimantan.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Sejarah pendirian kekuasaan Belanda di sebagian besar Kalimantan serupa dengan akuisisi Sarawak. Pos perdagangan Belanda didirikan pada awal 1604, dan pada pertengahan abad ke-18 mereka memiliki pengaruh eksklusif di selatan. Setelah Inggris mundur pada 1816, Pemerintah Belanda mengambil alih hak-hak pedagang Belanda dan terus memperluas administrasi ke pedalaman. Beberapa sultan Melayu (seperti Pontianak, Banjermasin, dan Kotei) menyerahkan wilayah atau menerima perlindungan Belanda. Batas wilayah antara Belanda dan Sarawak telah disepakati. Sistem administrasi Belanda kini mirip dengan Sarawak, membawa manfaat perdamaian, kebebasan, keadilan, dan perdagangan bagi penduduk asli.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Ujung utara Kalimantan (31.000 mil persegi, 200.000 penduduk) kini dikelola oleh Perusahaan Borneo Utara Inggris (piagam 1892), yang membelinya dari Sultan Brunei dan Sulu. Perusahaan ini mengikuti kebijakan administrasi serupa dengan Sarawak, tetapi berusaha mencapai perkembangan komersial lebih cepat, yang awalnya menimbulkan kesulitan. Kini wilayah tersebut telah makmur dan tertib.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Sistem Pemerintahan Sarawak\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Sarawak dipandang sebagai contoh administrasi yang bermanfaat bagi populasi berbudaya rendah oleh perwakilan peradaban Barat. Keberhasilan ini ditandai dengan cepatnya pembentukan perdamaian, ketertiban, dan kemakmuran dengan kekuatan bersenjata minimal, serta fokus utama pada kepentingan penduduk asli.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Sejak awal, Sir James Brooke menerapkan prinsip mengasosiasikan penduduk asli dalam pemerintahan dan menghormati hukum serta adat istiadat mereka yang tidak buruk. Kebijakan ini dilanjutkan oleh Rajah saat ini. Alih-alih memaksakan hukum Eropa, Rajah menerima hukum dan adat Islam untuk penduduk Muslim, dan perlahan memperbaikinya.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Struktur Pemerintahan:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Dewan Tertinggi (Supreme Council):\u003C\u002Fstrong> Terdiri dari tiga perwira Melayu (Datu Bandar, Datu Imaum, Datu Hakim) bersama tiga atau empat perwira Eropa utama, dipimpin Rajah. Bertemu sebulan sekali, memutuskan masalah keadilan, administrasi, dan undang-undang. Tidak ada banding dari keputusannya.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Dewan Negara (Council Negri):\u003C\u002Fstrong> Badan penasihat yang lebih besar, bertemu setiap tiga tahun. Terdiri dari Rajah, anggota Dewan Tertinggi, Residen, dan "Perwira Pribumi" serta Penghulu utama (sekitar 70 anggota). Tujuannya adalah mempertemukan tokoh-tokoh terkemuka, memperkuat kesetiaan, dan pemahaman mereka tentang sistem pemerintahan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Perbaikan Hukum:\u003C\u002Fstrong> Hukuman mati untuk inses dan hukuman fisik untuk perselingkuhan dihapuskan. Perbudakan tidak dilarang tetapi dipersulit. Poligami diizinkan hanya jika mampu menafkahi semua istri dan anak. Pembunuhan berencana selalu dihukum mati atau penjara panjang. Untuk masalah komersial, undang-undang berdasarkan kode India dan hukum Inggris diberlakukan.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Komunitas Tionghoa:\u003C\u002Fstrong> Untuk mengatasi kesulitan hukum, pedagang Tionghoa terkemuka dilibatkan sebagai asesor di pengadilan. Pada tahun 1905, pengadilan khusus untuk kasus perdata Tionghoa dibentuk, terdiri dari tujuh pedagang Tionghoa terkemuka.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Pemerintahan Penduduk Pagan:\u003C\u002Fstrong>\nTulang punggung sistem administrasi adalah staf kecil perwira Inggris yang dipilih Rajah. Staf ini berjumlah sekitar 50-60 orang Inggris. Sarawak Rangers (400 orang, mayoritas Dayak Laut, sisanya Melayu dan Sikh) menyediakan garnisun dan kekuatan militer.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Pembagian Wilayah dan Tugas Residen:\u003C\u002Fstrong>\nSarawak dibagi menjadi empat divisi, masing-masing terdiri dari dua atau lebih distrik. Tugas utama Residen adalah menjaga ketertiban, menghukum kejahatan, mengumpulkan pajak, menyelesaikan sengketa, mengembangkan perdagangan, dan yang terpenting, mendapatkan kepercayaan kepala suku liar untuk menerima pemerintahan Rajah. Keberhasilan Residen bergantung pada pengetahuan mendalam tentang penduduk dan hubungan baik dengan mereka. Mereka diharapkan fasih berbahasa Melayu dan bahasa lain di distriknya.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Peran Kepala Suku dan Penghulu:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Tuah Kampong:\u003C\u002Fstrong> Kepala kampung Melayu atau pesisir, ditunjuk Rajah, bertugas menyelesaikan sengketa kecil, memungut pajak, menjaga ketertiban.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Penghulu:\u003C\u002Fstrong> Ditunjuk dari kepala suku berpengaruh, biasanya satu untuk setiap suku utama di distrik. Penghulu memiliki wewenang lebih luas, termasuk mengadili kasus kecil, memastikan tersangka menghadap Residen, dan memungut pajak. Mereka adalah penghubung antara sistem tradisional dan pemerintahan Rajah.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Perumpamaan Sistem Pemerintahan:\u003C\u002Fstrong>\nSistem ini diibaratkan sebagai struktur kerucut dengan puncak (Rajah) dan garis wewenang yang bercabang ke bawah. Sebelum Rajah, setiap desa adalah kerucut kecil yang terisolasi. Pemerintahan Rajah mengikat semua kelompok ini menjadi satu kesatuan yang harmonis melalui hierarki perwira. Keberhasilan sistem ini tergantung pada hubungan pribadi yang konstan antara Rajah, perwiranya, dan para kepala suku.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Perjalanan ke Wilayah Madang (1898):\u003C\u002Fstrong>\nUntuk mengilustrasikan kerja administrasi, diceritakan perjalanan Residen Charles Hose ke hulu Sungai Baram pada tahun 1898. Tujuannya adalah menjalin hubungan damai dengan suku Madang (sub-suku Kenyah) yang agresif dan suku Kenyah dari Batang Kayan (wilayah Belanda) yang masih bermusuhan dengan suku-suku Baram.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Perjalanan dimulai dari Claudetown dengan perahu dan kapal uap. Residen ditemani oleh kepala suku Kenyah setia, Tama Bulan. Mereka melewati berbagai desa, termasuk desa Kayan yang dipimpin Juman, dan desa Kenyah Tama Bulan. Setelah melalui sungai berjeram, mereka mencapai Silat, anak sungai teratas Baram, dan melanjutkan perjalanan kaki ke daerah Madang.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Di Lata, mereka bertemu sekelompok Kenyah dari Batang Kayan (Lepu Agas) yang baru pindah dan bermusuhan dengan Tama Bulan. Melalui upacara perang pura-pura (JAWA) dan pemberian hadiah, permusuhan diakhiri. Residen bahkan membantu membangunkan rumah bagi mereka dalam sehari.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Akhirnya Residen bertemu dengan kepala Madang, Tama Usun Tasi. Upacara pembacaan ramalan (lihat hati babi) menunjukkan pertanda baik. Upacara JAWA lagi-lagi dilakukan antara rombongan Baram dan Madang, yang kali ini berakhir tanpa cedera serius. Setelah pembayaran ganti rugi (blood-money) dan pesta, perdamaian tercapai. Madang setuju membayar pajak dan diundang ke pertemuan perdamaian besar di Claudetown.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Perdamaian Agung di Claudetown:\u003C\u002Fstrong>\nPertemuan ini dihadiri sekitar 5.000 orang dari Baram, Madang, Dayak Laut, dan suku-suku lain. Tujuannya adalah mengakhiri dendam darah dan mendorong persatuan melalui perlombaan perahu.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Sempat terjadi ketegangan ketika suku Lirong (dari Tinjar) menyerang rombongan Kenyah dalam upacara JAWA, dan secara tidak sengaja melukai Tama Bulan. Namun, berkat ketenangan Tama Bulan dan tindakan cepat Residen, pertumpahan darah dapat dicegah.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Perlombaan perahu berlangsung sukses dan meriah. Setelah itu, pertemuan damai digelar. Sembahyang dan ramalan lagi-lagi menunjukkan pertanda baik. Para kepala suku berpidato tentang manfaat perdamaian, setia kepada Rajah, dan mengutuk perang serta pembunuhan.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Ritual puncak adalah pembacaan janji damai dengan daging babi sebagai perantara. Setelah semua puas, pajak tahunan dibayarkan. Pertemuan diakhiri dengan pesta dan nyanyian, menandai berakhirnya permusuhan dan dimulainya era perdamaian di Baram.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Sejak saat itu, tidak ada lagi gangguan serius di Baram. Insiden pembunuhan terakhir oleh Kenyah terhadap Dayak Laut pada tahun 1894 diselesaikan dengan pembayaran ganti rugi.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Ekspedisi Penghukuman di Rejang (1904):\u003C\u002Fstrong>\nDi Rejang, persaingan antara Dayak Laut dan Kayan\u002FKenyah sering menimbulkan masalah. Sebuah komunitas kecil Dayak Laut yang memberontak (mirip Romawi kuno) bersembunyi di Bukit Batu yang sulit ditembus. Mereka menolak perintah untuk menyerah.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Residen Charles Hose, alih-alih menyerbu, memancing mereka turun. Pasukan penyergap berhasil menewaskan beberapa pemberontak. Rumah-rumah dan ladang mereka dihancurkan. Karena takhayul, tempat itu menjadi angker bagi Dayak Laut, dan mereka akhirnya menyerah. Pemimpinnya dihukum tinggal di dekat benteng Sibu selama setahun.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Kesimpulan:\u003C\u002Fstrong>\nPemerintahan Sarawak berhasil menekan perang kronis, menghentikan pembunuhan kepala dan kejahatan kekerasan, mengamankan jiwa dan harta, serta menegakkan keadilan. Perbudakan hampir dihapuskan. Perdagangan terbuka lebar, meningkatkan daya beli penduduk. Pemerintah juga mendorong pertanian (sagu, kelapa, lada, karet) dan mendirikan sekolah-sekolah misionaris dan Melayu.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Keberhasilan ini bergantung pada prestise tinggi orang kulit putih, yang diwakili oleh "pria-pria Inggris" yang bersemangat dan bertanggung jawab sebagai wakil ras dan negara mereka.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Pemerintahan Belanda:\u003C\u002Fstrong>\nPemerintahan Belanda di Kalimantan kurang dikenal secara mendalam, tetapi pada prinsipnya serupa dengan Sarawak. Meskipun Belanda telah ada sejak awal 1600-an, perluasan wilayah baru pesat setelah 1816. Sistem Residen dan kerja sama dengan kepala suku setempat kini berjalan efektif. Belanda juga menunjukkan minat terhadap kesejahteraan suku pedalaman dan pengetahuan etnografi, seperti ekspedisi Dr. Nieuwenhuis.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Pada akhirnya, semua upaya ini menunjukkan bahwa di kedua wilayah, dengan sistem yang mirip (meski dengan kecepatan berbeda), perdamaian dan kemakmuran telah berhasil dibawa ke Kalimantan.\u003C\u002Fp>\n"]