Punya Lebih Banyak Buku, tapi Makin Sulit Berpikir

Belum pernah dalam sejarah membaca semurah hari ini. Buku digital berlimpah, mesin pencari ada di saku, dan kini sebuah kecerdasan buatan bisa merangkum apa pun dalam hitungan detik. Namun angkanya bergerak ke arah yang berlawanan: pada asesmen PISA 2022, skor literasi membaca Indonesia jatuh ke 359 — peringkat ketiga dari bawah di ASEAN, hanya di atas Filipina dan Kamboja, turun dua belas poin dari 2019. Kalau akses adalah masalahnya, seharusnya kurva itu menanjak, bukan menukik.

Ketimpangan itulah yang menjadi titik tolak sebuah percakapan panjang antara Helmy Yahya dan Prof. Bagus Mulyadi — alumnus Teknik Mesin ITB yang kini mengajar matematika terapan sebagai associate professor di University of Nottingham. Diagnosisnya tidak nyaman, justru karena ia menolak jawaban yang paling mudah. Persoalan literasi kita, katanya, bukan pertama-tama soal berapa banyak buku yang tersedia, melainkan soal apakah kita masih sanggup berpikir.

Ketergantungan yang membuat kita rapuh

Mulyadi menyebutnya post-colonial syndrome: kebiasaan meng-outsource pikiran — menyerahkan penilaian kepada konsultan, kepada otoritas, dan kini kepada mesin. Sebuah bangsa yang terbiasa begitu, katanya, menjadi sasaran empuk bagi pemilik teknologi.

Tentu kita akan diuntungkan dengan metodologi yang sebegitu luar biasanya. Tapi kalau tidak, bisa kepemerintahan kita bisa digantikan dan sudah digantikan di negara-negara seperti Albania, menteri-menterinya diganti sama AI. AI ya gitu loh. Nah, permasalahannya di Indonesia kita punya semacam apa yang disebut post colonial syndrome. Nah, post colonial syndrome. Post colonial syndrome yang bukan hanya unik untuk Indonesia. Karakteristik post colonial syndrome itu salah satunya adalah kebiasaan orang untuk meng-outsource pikiran, tergantung pada konsultan, membelanjakan... Ekspertis. Nah, orang atau komunitas atau bangsa yang terbiasa melakukan itu akan menjadi sasaran empuk bagi some dudes in Silicon Valley who has AI companies, right? Jadi permasalahannya di situ. Ada permasalahan lapangan pekerjaan, tapi juga ada permasalahan yang lebih signifikan, lebih eksistensial, demokrasi itu sendiri. He eh. Gitu lo. AI itu adalah machine yang luar biasa untuk menciptakan narasi. He. Cara orang untuk bisa membedakan mana narasi yang bisa dipercaya atau yang tidak bisa dipercaya adalah analytical thinking.

Bagaimana Masa Depan Literasi Indonesia di Era AI? | Helmy Yahya Bicara (10:51)

Bahayanya bukan sekadar lapangan kerja yang tergerus — itu cerita lama setiap revolusi industri. Yang lebih mendasar adalah demokrasi itu sendiri. Sebab AI, dalam rumusan Mulyadi, adalah "mesin simulasi narasi": ia sanggup memproduksi yang tampak nyata tanpa ada yang nyata di baliknya. Ia meminjam filsuf Prancis Jean Baudrillard dan konsep simulakra — representasi yang tak lagi merujuk pada realitas apa pun, seperti Mickey Mouse yang tak menyerupai tikus mana pun. Di dunia yang dibanjiri simulakra, orang yang tak punya "pisau" untuk membedakan mana yang faktual dan mana yang direkayasa akan tersesat tanpa sadar.

Bahasa adalah pisau itu

Pisau itu, bagi Mulyadi, bernama analytical thinking — dan ia bersandar sepenuhnya pada bahasa. Berpikir, katanya, pada dasarnya adalah berbahasa: bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cara pikiran itu sendiri bekerja. Karena itu bangsa yang meminggirkan pendidikan bahasa — seolah menulis dan berbicara dengan tepat kalah penting dari matematika — sedang melucuti dirinya sendiri.

Ada satu belokan yang membuat argumen ini tajam: bahasa yang kabur, kata Mulyadi, memudahkan orang berbohong — dan pembohong pertama-tama merusak model mental dirinya sendiri. Maka penguasaan bahasa bukan soal keindahan, melainkan soal kejujuran, dan dari kejujuran itulah institusi yang akuntabel bisa berdiri.

Language mastery itu nomor satu. Language mastery. Orang tidak bisa berpikir kalau dia tidak bisa berbahasa dengan baik. Berbahasa yang baik adalah berbahasa yang jujur. Kita terlalu banyak berbohong. And that's the root of the whole problem. And how the problem of accountability in the government, the problem of accountability in anything, stem from whether you lie or not. Ya, dari masyarakat yang jujur yang berkata iya kalau iya, tidak kalau tidak, lahir institusi-institusi yang akuntabel di atasnya yang bisa mendukung meritokrasi. Dari meritokrasi lahir critical thinking, analytical thinking. Karena tidak mungkin bikin universitas di atas ranah yang tidak meritokratik.

Bagaimana Masa Depan Literasi Indonesia di Era AI? | Helmy Yahya Bicara (41:08)

Ia membedakan dua hal yang dalam bahasa Indonesia sama-sama kita sebut "benar". Analytical thinking menyoal apa yang faktual; critical thinking menyoal apa yang patut — ia mempertanyakan asumsi dan hierarki. Justru di sinilah manusia belum tergantikan: AI bisa meniru perspektif siapa pun di dalam hierarki, tetapi ia tak punya pengalaman otentik dan tak bisa dipercaya atas dasar akuntabilitas sebuah hubungan.

Musuhnya bukan IQ, melainkan feodalisme

Bagian paling berani dari percakapan ini adalah penolakan Mulyadi terhadap kambing hitam yang populer. Banyak yang menuding IQ rendah — merujuk klaim kontroversial Lynn dan Vanhanen soal "IQ kolektif Indonesia 78". Mulyadi menepis itu sebagai sangat bisa diperdebatkan, lalu menunjuk hambatan yang lebih jujur: feodalisme.

Orang tak berani berpikir analitis kalau ia tak siap menanggung kesimpulan dari pikirannya sendiri; dan tak berani berpikir kritis kalau hasilnya mungkin berbunyi "guru saya keliru" atau "atasan saya salah". Di kultur yang menuntut keseragaman dengan yang lebih senior, critical thinking menyusut jadi alat untuk membenarkan narasi yang sudah ditetapkan lebih dulu — dan untuk pekerjaan semacam itu, AI jauh lebih cekatan daripada manusia.

Konsekuensinya pahit dan bisa diukur. Bila akses bacaan bertambah tanpa kemampuan memilah, yang kita dapat bukan masyarakat yang lebih cerdas: "people will have more books to read and become dumber." Data yang dibaca dalam percakapan itu memperkuatnya — rata-rata orang Indonesia hanya menuntaskan sekitar lima buku setahun, dan satu buku perpustakaan mesti dibagi untuk kira-kira sembilan puluh orang. Tetapi menurut Mulyadi, membenahi rak buku saja tak cukup; yang lebih mendesak adalah mutu guru sekolah dasar yang membentuk nalar anak jauh sebelum usia lima belas.

Dari korban menjadi pelaku

Lalu apa yang harus dilakukan? Mulyadi menaruh language mastery di urutan pertama — kembali ke bahasa yang tepat dan jujur sebagai akar segala perbaikan. Yang kedua, memulihkan identitas: dorongan untuk membaca, katanya, tak bisa dipaksakan, ia harus lahir dari kesadaran bahwa leluhur kita pun memuliakan ilmu — dari La Galigo yang panjangnya satu setengah kali lipat Mahabharata hingga pengetahuan lokal Sunda, Sulawesi, dan Yogyakarta yang jarang dinarasikan dalam pendidikan kita. Yang ketiga, menjadikan kompetensi sebagai mata uang politik, karena "inkompetensi membunuh jauh lebih banyak orang daripada kejahatan itu sendiri".

Dan di sinilah percakapan ini menolak nada apokaliptik. Indonesia hari ini konsumen TikTok nomor satu di dunia; tantangannya adalah membalik posisi itu — dari konsumen menjadi pelaku, dari yang ditonton menjadi yang bercerita. Sebab manusia digerakkan oleh narasi, dan siapa yang menguasai storytelling — bahkan lewat medium sepele seperti anime atau podcast panjang seperti ini — bisa menanamkan gagasan yang tak sampai lewat jurnal ilmiah.

Pesan penutupnya sederhana dan keras kepala. AI tak perlu ditakuti, dan generasi muda tak boleh menempatkan diri sebagai korban, melainkan sebagai pelaku — bahkan, dalam kata-kata Mulyadi, sebagai pahlawan dalam kisah mereka sendiri. Ombaknya memang tak bisa dihindari; tetapi we have to rule the waves — yang bisa kita pilih hanyalah tenggelam atau belajar mengendarainya.

---

Esai ini adalah ulasan redaksi atas episode "Bagaimana Masa Depan Literasi Indonesia di Era AI?" dari kanal Helmy Yahya Bicara, menampilkan Prof. Bagus Mulyadi. Kutipan ditampilkan singkat dengan atribusi dan tautan ke menit terkait; hak cipta transkrip tetap milik kanal. Tonton episode lengkapnya di bawah ini.